Zaman Edan: [Media_Nusantara] Re: [temu_eropa] Redam Konflik Papua, Penulis Buku Gus Dur Punya Usul Ini

OPINI

Tentu , bahwa setiap orang boleh beropini dan itu pun adalah Hak warga dan Hak setiap Manusia.

>> Tetapi adalah sangat bijaksana , Jika Sementara Jangan terlalu Banyak Main Usul , karena nanti dikhawatirkan pada latah dan akan terlalu Banyak yang juga ingin menambah Usul dan atau Contra Usul. Lebih2 jika Setiap orang Mengusulkan sesuatu yang Aneh2 dan atau yang Tidak punya Dasar yang Konkret atau Sulit untuk bisa dilaksanakan begitu saja . Dan yang paling dikhawatirkan iyalah JIKA PARA PENGUSUL banyak yang kurang atau Tidak memahami benar2 Pokok2 Permasalahannya dan atau kurang kuat Argumentasinya, dll ...

>> AKIBATNYA nanti '' LEBIH BANYAK USUL yang MASUK ....ketimbang PENYELESAIAN YANG MEYAKINKAN [ YA .. malah tambah REEPPOOT .....🤔🙄.... ]

>> Untuk itu semua dan untuk segalanya Negara dan Pemerintah R.I. punya banyak Instrument (berupa Lembaga 2 dan Team Ahli, atau berbagai Komisi Ad choq yang bisa ditunjuk untuk menganalisa, mengaji dan mempelajari dan atau memproses bermacam jenis Masalah yang bersangkutan yang perlu dipikirkan ,dirumuskan dan diselesaikan.

>> Dan Kita ublik cukup jika kita secara Moral mendukung Pemerintah dan atau jika perlu Meng-kritiknya atau bahkan jika perlu bisa Menuntut dan Mendesak Pemerintah untuk memikirkan Kebutuhan atau Kepentingan Publik sehari2 dan masa depannya...

>> Masalah PAPUA cenderung adalah MASALAH POLITIK dan Masalah STATUS QUO SOCIAL dan EKONOMI dalam KONTEXT Keseluruhannya. Dan jika Kita memahami secara mendalam Tentang KEDUA POINTS tsb diatas dan Berhasil menyelesaikan bersama Pihak Resmi Pem.Daerah Papua Barat dan Rakzat Papua Barat dengan baik dan serious dan dalam Scope atau dalam Rangka dan LEVEL NASIONAL sebagai MASALAH DALAM NEGERI INDONESIA [ Tanpa Campur Tangan dan Pengaruh LUAR ] , maka soal atau Ketidakcocokan atau Perbedaan lainnya sudah akan merupakan masalah sampingan yang lebih atau sangat Lokal ( cenderung bersifat SIMBOLIS) sehingga segalanya sudah Tidak akan lagi menjadi Masalah yang Besar dan atau yang harus di Gelembung dan Dibesar2 kan sebagai Sesuatu yang berlebihan dengan Arti dan Dampak yang Minim dibanding dngan Hal yang Paling BESAR > yaitu KESTABILAN DAN KEUTUHAN WILAYAH DAN KEDAULATAN POLITIK,EKONOMI,SOCIAL, HUKUM, BUDAYA DAN TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS DAN BERDASARKAN HUKUM sebagai NEGARA HUKUM dalam pengertian yang sebenarnya,

MOTTO : I may Respect my Government, but most of all I LOVE MY COUNTRY and HOMELAND.....

The Moral of the Story atau [ Artinya ] ialah , bahwa Pemerintah dari waktu ke waktu selalu berganti dan berlainan dan Kita akan menghargai dan respekt kpd Pemerintah yang Baik dan banyak berbuat untuk Bangsa dan Negaranya . sedangkan NEGARA dan TANAH AIR kita HANYA SATU2 NYA , karena Ia Melahirkan , Membesarkan dan Menghidui Kita semua.... oleh karenanya KITA HARUS MENCINTAI TANAH AIR KITA dan TIDAK SEBALIKNYA ...untuk Melukai dan Memperkosanya dan lebih2 unttuk Membelah dan Menghancurkannya......

Aim correctly and Hit the target precisely, Marc.

On Sun, 1 Sep 2019 at 20:49, 'j.gedearka' j.gedearka@upcmail.nl [temu_eropa] <temu_eropa@yahoogroups.com> wrote:

https://nasional.tempo.co/read/1242674/redam-konflik-papua-penulis-buku-gus-dur-punya-usul-ini/full&view=ok

Redam Konflik Papua, Penulis Buku Gus Dur

Punya Usul Ini

Reporter:
Budiarti Utami Putri

Editor:
Syailendra Persada

Minggu, 1 September 2019 21:32 WIB

Istri Alm. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah membacakan sambutan saat puncak Haul ke-4 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, (3/1). ANTARA/Syaiful Arif

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad A.S. Hikam menyarankan agar pemerintah meniru cara Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam meredam konflik di Papua dan Papua Barat.

Hikam juga menyarankan agar keluarga Abdurrahman Wahid dilibatkan dalam penanganan konflik tersebut. "Kalau menurut saya iya (harus dilibatkan), makanya saya menganjurkan Mbak Yenny Wahid, Mbak Alissa, diajak untuk berbicara di Jakarta dengan tokoh-tokoh Papua yang diundang ke Jakarta," kata Hikam kepada Tempo, Ahad, 1 September 2019.

Gus Dur dianggap berhasil meredakan gejolak Papua menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kultural. Salah satu pendekatan Gus Dur ialah membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera kultural masyarakat Papua. Dia juga mengabulkan keinginan masyarakat di sana menyebut nama Papua, alih-alih Irian Jaya seperti yang diinginkan pemerintah.

Namun, Hikam yang merupakan penulis buku Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita mengaku tak setuju jika kedua putri Shinta Nuriyah itu berangkat ke Papua dan Papua Barat.

Ia khawatir dengan jaminan keamanan. "Saya pribadi ya mohon maaf, saya tidak begitu sreg kalau Mbak Alissa dan Mbak Yenny ke Papua, sebab saya sangat khawatir jaminan keamanan. Kecuali ada jaminan keamanan bagi keduanya ya saya enggak ada masalah," kata dia.

Maka dari itu, Hikam meminta agar Alissa dan Yenny bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat di Jakarta saja. Dia menyarankan agar para tokoh itu yang diundang ke ibu kota.

"Misalnya Mbak Yenny ikut terlibat, dan ini sangat penting, itu lebih dulu di Jakarta aja. Kan bisa tokoh-tokoh Papua dan lain sebagainya itu diundang ke Jakarta," ucap Hikam.

Papua dan Papua Barat bergolak sejak sekitar dua pekan lalu. Serentetan aksi massa digelar di berbagai daerah. Demonstrasi tersebut bermula dari insiden rasisme dan diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.