Emil Dardak Apresiasi Peran Santri Hadapi Ancaman Radikalisme

Emil Dardak Apresiasi Peran Santri Hadapi Ancaman Radikalisme

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak keberadaan hari santri yang menjadi elemen penting dalam memupuk jiwa nasionalisme,

Hal ini disampaikan Emil saat hadir dalam pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur periode 2021-2026 di Ponpes Babussalam, Kabipaten Malang, pada Minggu malam (28/11/2021)

Emil menunjukkan apresiasinya kepada DPD PA GMNI Jatim karena menjadi wadah sinergisnya santri dengan gagasan nasionalisme.

Oleh karenanya, momentum pelantikan DPD PA GMNI Jatim  tersebut adalah memperkuat gagasan nasionalisme untuk memperkuat dan membangun Indonesia , apalagi inisiator tentang adanya hari santri adalah pengasuh Ponpes Babussalam KH Thoriq bin Ziyad atau yang akrab disapa Gus Thoriq.

Sedangkan Gus Thoriq pada saat menjadi mahasiswa di UIN Malang adalah merupakan aktivis GMNI dan pernah menjadi ketua GMNI UIN Malang

Sebagaimana diketahui pada tahun 2014 Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke ponpes Babussalam kabupaten Malang. Pada saat itu Jokowi bersama Gus Thoriq dan beberapa tokoh ulama menandatangani kesepakatan bahwa akan menetapkan adanya Hari Santri, untuk mengingatkan betapa banyak jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Meskipun banyak kalangan yang mungkin karena belum membaca sejarah menuding bahwa ide danya hari santri adalah ide gila, sinting dan tidak masuk akal, Presiden Jokowi melalui Keppres nomor 22 tahun 2015 menetapkan bahwa setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri.

Pertimbangan dalam Keppres nomor 22 tahun 2015 tersebut menyatakan:
a.bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan RI dan memperthankan Negara Kesatuan RI sert mengisi kemerdekaan;
b.bahwa untuk mengenang, meneladani dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan NKRI serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa perlu ditetapkan Hari Santri pad tanggal 22 Oktober;
c.bahwa pada tanggal 22 Oktober itu diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan NKRI dari serangan penjajah.

Pada acara pelantikan DPD PA GMNI jatim tersebut Emil Dardak tampak sangat akrab dengan beberapa tokoh yang hadir seperti Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Pengasuh Ponpes Babussalam KH. Thoriq Bin Ziyad, Deni Wicaksono Ketua DPD PA GMNI Jatim, Bupati Kab. Malang Sanusi, Ketua DPRD Prov. Jatim Kusnadi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto, pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang KH. Zahrul Azhar Asumta As'ad atau yang akrab disapa Gus Hans serta beberapa tokoh lainnya

THE MANDALIKA RESORT & INTERNATIONAL CIRCUIT MotoGP-2022

THE MANDALIKA RESORT & INTERNATIONAL CIRCUIT MotoGP-2022
MALU DAN LUKA DIBALIK GEMPITA
(saya menolak lupa!)

Pagi ini saya dikagetkan oleh berita kunjungan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang oleh Anwar Abbas, wakil Ketua MUI, disebut sebagai Kapolri Kristen alias kapir! Kemarin, Tgl 7 November 2021, Kapolri dan Panglima TNI memang berkunjung ke Lombok, tepatnya ke Mega Proyek Pembanguanan Sirkuit Mandalika yang segera dalam beberapa hari kedepan akan jadi ajang kompetisi adu cepat World Super Bike (WSBK) untuk selanjutnya tahun depan (2022) akan menjadi ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP !!! tadinya saya pikir pak Kapolri mau inspeksi mendadak akibat viralnya foto bus Polri milik Polres Bima yang lebih mirip bis HTI....

Belakangan ini, sa lihat banyak sekali teman-teman pendukung Jokowi yang dengan bangganya mengupload cepatnya akselerasi progres mega proyek kawasan super prioritas Mandalika Resort itu. Wajar, karena bagaimanapun, Mega Project Mandalika Resort menjawab banyak hal tentang integritas sebenar-benarnya pria kurus kerempeng yang "tak punya tampang" jadi presiden itu! Pertama tentang keberpihakan Jokowi pada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan apakah daerah itu adalah tempat dimana ia menang pada pilpres 2014 dan 2019 lalu ataupun daerah tempat dimana ia kalah dan dicaci maki dengan fitnah keji dari mulai presiden kafir, Islam abal-abal, raja hutang, sampai anak PKI dan antek China aseng komunis laknatullah seperti yang jamak kita dengar muncul dari para pembencinya di Lombok!

Kedua, mega proyek super prioritas Mandalika Resort dan pembangunan sirkuit serta pelaksanaan ajang MotoGP2022 juga adalah komitment Jokowi untuk melaksanakan apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001 ketika berkunjung ke Lombok, saat itu, dengan lantang Bu Mega menegaskan dalam pidatonya; "Pariwisata Lombok tidak boleh terus-terusan jadi "NTB", apa itu NTB??? Nasib Tergantung Bali!!!", memang pada dekade 70-an hingga akhir 2000-an, Lombok memang seakan-akan berada dibawah bayang-bayang Bali, bahkan hingga kini, di buku-buku panduan pariwisata kelas dunia, nama Lombok tak pernah muncul, ia dimasukkan dalam rangkaian kata "Bali and Beyond" atau "East of Bali, Lesser Sunda Islands", keduanya ditulis oleh Tonny Wheeler dan diterbitkan oleh Lonely Planet.

Ketiga, dengan Mega Proyek Mandalika Resort ini, Jokowi ingin menegaskan bahwa ia adalah "tukang beresin pekerjaan mangkrak" (kalau tak mau dibilang tukang cuci piring kotor atau bahkan tukang cebokin kotoran) dari para pendahulunya, terutama Suharto dan Subeye! Mandalika Resort sendiri sebenarnya berawal dari era 1980an saat anak-anak Suharto kepincut untuk menguasai kawasan pariwisata pantai super cantik di daerah Lombok bagian selatan, tepatnya di sepanjang pantai Kuta Lombok, bukan Kuta Bali. Ketika itu, bertopeng perusahaan bernama LTDC (Lombok Tourism Development Corporation) yang kemudian berubah jadi BTDC, dan akhirnya jadi ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), anak-anak Cendana berebut penguasaan atas kawasan pantai bak surga seluas 1.250 hektare!
Note; LTDC adalah BUMN yang didirikan pemerintah untuk mengelola kawasan wisata unggulan, ada 2 BUMN sejenis yang dibuat pemerintah Orba (Orde Bangsat) saat itu; LTDC di Lombok dan BTDC di Bali. Karena merupakan BUMN, maka pendanaan mega proyeknya dilakukan lewat sindikasi Bank-bank plat merah yang kemudian konyolnya berujung pada kepailitan di LTDC, meski BTDC sukses dengan Nusa Dua-nya di Bali.

Kawasan LTDC yang tadinya berpenghuni tak kurang dari 800 lebih kepala keluarga itu, dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak 1989, berubah jadi kawasan kosong yang hanya menyisakan sebuah bangunan megah berupa villa mewah milik putri sulung sang Jenderal diktator 32 tahun, Tjoet Njak Toet (baca; Cut si tukang catut!)!!!
Lahan pantai pasir putih dengan air sebening kristal yang tadinya milik rakyat itu tiba-tiba berpindah kepemilikan menjadi HGB atas nama LTDC atau BTDC yang lebih suka saya sebut sebagai singkatan dari Bandit of Tourism dan Development Cheater!!! Karena apa yang mereka lakukan saat itu adalah memaksa rakyat menerima pembayaran lahan seharga Rp. 25.000 per Are (100 m2), harga yang lebih murah dari sepaket sarapan pagi di Sheraton Senggigi Beach Resort!!!  Dan menolak melepaskan hak atas tanah berarti sakaratul maut bagi penduduk desa Kuta dan sekitarnya yang merupakan pemilik sah kepingan sorga itu! Menghabiskan dana Rp. 2,1 trilililiun yang tak jelas juntrungannya, serta menyisakan aset yang tak kunjung laku setelah ditawarkan kemana-mana!
Presiden Habiebie, Presiden Gusdur dan Presiden Megawati tentu tak punya cukup celah fiskal untuk menyelesaikan proyek yang sedianya tak lebih dari "perampokan tanah rakyat" itu di jaman mereka memerintah. Tapi di jaman SBY, 10 tahun ia mengumbar janji akan menyelesaikan konflik lahan rakyat vs LTDC serta mendatangkan konsorsium investor Arab bernama EMAAR, ternyata hasilnya cuma isapan jempol!!!

Jokowi, pria kurus kerempeng dengan wajah tukang bakso itu datang dengan segala planga-plongo yang jadi ejekan 70% orang Lombok NTB, ia dibully ribuan akun sosial media yang mengata-ngatainya "antek aseng PKI laknat!", "raja hutang!", "Islam palsu!", "menang pilpres lewat cara curang!" dan segala entitas brengsek seolah ia adalah binatang nakjis yang paling menjijikkan!
Dan ia tak sekali datang kesini, lebih dari 10 kali! Itu yang resmi, belum terhitung yang diam-diam mampir tanpa protokoler resmi! Untuk apa? Selain untuk ketiga alasan diatas, kedatangan si kerempeng mbahnya Jan Etes itu tak lain hanya untuk mewujudkan sila terakhir dasar negara kita....; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA...

Jadi kalau ada yang bertanya kenapa saya tak ikut bereforia di gempita menjelang pelaksanaan WORL SUPERBIKE dan MOTOGP2022 di sirkuit Mandalika Resort? Jawabnya adalah karena saya masih menunggu apakah Tuhan masih memberikan rasa MALU dalam nurani setiap orang Lombok NTB yang teramat fasihnya mencacimaki Jokowi tapi kini justru dengan bangganya memamerkan kemegahan the MANDALIKA....
Karena jika tidak, saya takut Tuhan akan menimpakan bencana yang lebih besar dari gempa 2018 yang meluluhlantakkan Lombok & Sumbawa. Nauzubillahimindzalik....

Mataram, 8 November 2021 tahun kapir!
Lalu Agus F Wirawan
(masih) Anjing Yang Jernih

Korupsi dan Politik

Korupsi dan Politik.

Mengapa korupsi tidak pernah hilang? Tanya teman. Menurut saya, korupsi itu adalah budaya tertua bangsa, sama dengan pelacuran. Mudah dibicarakan tetapi sulit mengatasinya. Karena dia ada dalam diri setiap orang. Artinya setiap orang berpontesi jadi korup. Maklum dalam diri manusia itu ada otak hewani. Ada otak reptil dan mamalia. Itu sudah takdir manusia. Disitulah pentingnya keseimbangan dan batas yang jelas antara hewan dan manusia. Kalau batas itu jebol, maka manusia lebih buruk dari hewan.

"Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata $750.000/bulan Garuda mulai dari hari pertama Bayar dua kali lipat? $1.400.000 per bulan. Uangnya kemana sich waktu di teken? pengen tau aja?" tulis Peter seperti dikutip dari Instagram pribadinya @petergontha.
"Ini pesawat CRJ Garuda yang salah beli, ada 17 buah. Siapa sich yang suruh beli? Siapa sich brokernya? Sekarang ngangur dan dibalikin. Ruginya jutaan?" tulis Peter lagi.

Mengapa sampai begitu sulit menjadikan kasus kerugian garuda sebagai skandal korupsi?

"Terus Kemenkum HAM dan Kejaksaan apa diam saja? Sampai sekarang saya tidak jelas mengapa? Saya langsung sudah menghadap Dirjen kumham dan bahkan ketua KPK, tapi perintah dari pemerintah dan Direksi Garuda KOMISARIS JANGAN TURUT CAMPUR! Tanya Prof Romli saja. Silahkan kalau ada yang mau konfirmasi ke pihak Garuda Kumham atau Ketua KPK," tulis Peter.

Benarkah kesaksian dari Peter Gontha itu ? apakah itu hanya rumor saja.? Menurut Peter, empat perusahaan asing yang ikut dalam penyewaan pesawat telah mengaku berkongkalikong dengan Garuda Indonesia dan telah membayar denda USD 2,5 miliar ke negara masing-masing. Artinya negara masing sudah membongkar skandal itu dan para vendor itu sudah di hukum dengan denda senilai Rp. 45 triliun karena praktek unfair business.

Kita hanya memenjarakan selevel direksi saja. Padahal tidak mungkin kerugian sangat besar itu, tanpa keterlibatan politik dan kekuasaan. Dan itu semua biangnya karena di negeri ini, uang melahirkan kekuasaan dan  kekuasaan menentukan kebenaran. Yang benar itu, Garuda dipailitkan dan tidak perlu usut skandalnya. Tidak ada perubahan, selalu politik jadi panglima.

*
Anda tahu kan , kasus BLBI, penyelesaian kewajiban dilakukan secara politi lewat TAP MPR dengan skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagai bentuk  personal guarantee (PG). Itu dilakukan dengan instrumen Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Rp. 400 triliun kelaut.  Masih ada sisa tagihan ke obligor Rp. 100 Triliun , sampai kini engga jelas, tapi gaungnya terus ada sebagai citra politik doang.

Anda tahunkan kasus TPPI. Kasus TPPI Ini termasuk mega skandal yang tak pernah tuntas diselesaikan sejak era Gus Dur, Megawati , SBY. Ya sebabnya karena tidak ada perintah pengadilan siapa yang jadi tersangka. Padahal ada nama JK, Hashim adik Prabowo disebut sebut. Tahun 2015 Era Jokowi kasus ini dibuka lagi. Dan oleh Jokowi diselesaikan secara politik walau katanya lewat UU TPPU sebagai solusi bailout kerugian negara sebesar Rp. 22 triliun.

Menurut BPK, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi di Jiwasraya Rp16,8 triliun, dan Asabri Rp22,78 triliun. Dalam sidang, terbukti Perusahaan Eric Thahir termasuk yang menikmati investasi dari Jiwasraya. Padahal semua tahu, kasus ini sudah berlangsung sejak era SBY. Artinya bohong kalau Eric tidak tahu masalah Jiwasraya. Toh akhirnya Eric jadi menteri BUMN. Kalau akhirnya kasus ini terbuka, itupun setelah Pak Mahfud perintahkan untuk dibongkar. Akhirnya solusinya lewat politk, yaitu Bail-in. Korbankan negara lewat PMN dan juga korbankan nasabah lewat rescheduling.

Kemudian kasus pembelian Gas oleh Pertamina dengan claim dari pihak mozambik sebesar Rp. 40 triliun. Audit atas kontrak jual beli ( Sales Purcharse Agreement ) gas alam cair (LNG). mengindikasikan terjadinya kasus korupsi. Anehnya kasus ini tadinya ditangani oleh Kejaksaan, akhirnya diambil alih oleh KPK. Sampai sekarang tidak terdengar kelanjutannya. Kemungkinan akan diselesaikan juga secara politik.

Kasus pembiayaan kereta cepat jakarta bandung. Dari kenaikan biaya yang luar biasa. Sampai kepada perubahan skema proyek dari B2B kepada kemungkinan  adanya  G2G atau lewat APBN dan penjaminan negara. Perpres 2015 diubah agar meloloskan skema  G2G itu. Anehnya belum selesai audit, Menteri BUMN sudah sesumbar bahwa tidak ada korupsi pada proyek dan sangat wajar dibailout oleh negara. Keliatanya kasus ini akan selesai lewat politik lagi.

Terakhir proyek Pembangunan Ibu Kota baru di kalimantan timur. Tadinya proyek ini oleh Jokowi tidak akan menggunakan dana APBN. Konsepnya lewat B2B dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta. Skemanya? kerjasama pemanafaatan lahan sampai kepada tukar guling atas asset negara di Jakarta. Ternyata sampai sekarang semua mereka yang katanya komit biayai, tidak ada berita lagi. Akhirnya Jokowi terpaksa perintahkan keluarkan dana APBN agar proyek segera dimulai.

Mengapa saya tulis ini? bahwa Jokowi tidak bisa berkuasa penuh terhadap kekuasaan dia sebagai presiden. Pada akhirnya dia harus kompromi dengan politik agar kekuasaan bisa terus aman. Maklum, di negeri ini kekuasaan datang dari kekuatan uang dan karena itu kekuasaan selalu benar.

By. Erizeli Jely Bandaro