Hartati Murdaya, Sang Motor Penyokong SBY
Hartati Murdaya. DOK/TEMPO/Mazmur A. Sembiring
SENIN, 23 JULI 2012 | 06:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Hartati Murdaya kini dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Duit perusahaan Hartati Murdaya ke Bupati Buol diduga merupakan imbalan pengurusan izin perkebunan sawit perusahaannya. Sosok pengusaha ini selama ini dikenal sebagai pengusaha yang lincah dan dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu yang terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi 23 Juli 2012 berjudul ''Suap'' Sawit Madam Hartati(Link: http://majalah.tempo.co/2012/07/23/694/cover2141).
Ketika Abdurrahman dimakzulkan, Megawati Soekarnoputri, wakil presiden, naik menjadi RI-1. Majelis Permusyawaratan Rakyat lalu membuka pencalonan untuk mengisi kursi wakil presiden yang lowong. Hartati, ketika itu anggota Fraksi Utusan Golongan Majelis, bersama Achmad Mubarok, menjadi motor penyokong Yudhoyono. Mereka mengedarkan formulir untuk mendapat setidaknya 70 tanda tangan, syarat minimal pencalonan.
Pada Sidang Istimewa MPR hari ketiga, Hartati menenteng formulir dukungan 90 anggota Majelis. Yudhoyono lalu bertarung dengan Hamzah Haz, Akbar Tandjung, Siswono Yudohusodo, dan Agum Gumelar. Hamzah, yang dijagokan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Reformasi, akhirnya meraup suara terbanyak.
Ketika Yudhoyono maju ke pemilihan presiden 2004, Hartati kembali menyorongkan bantuan. Tak turun langsung ke lapangan, ia berkutat bersama Tim Sekoci, tim sukses bayangan untuk pemenangan Yudhoyono. Hartati diutus Tim Sekoci untuk mendekati kalangan umat Buddha dan pengusaha. M.S. Kaban, yang juga anggota tim sukses Yudhoyono pada 2004, melihat Hartati mulai turun tangan pada pemilihan presiden putaran kedua--ketika Yudhoyono bersaing dengan Megawati.
Lima tahun kemudian, pada pemilihan 2009, Hartati bergabung lagi. Dalam tim sukses Yudhoyono-Boediono yang diketuai Hatta Rajasa, Hartati tercatat sebagai Wakil Ketua Operasi I. Jakarta International Expo, tempat pelaksanaan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, yang dikelolanya, kerap jadi tempat acara tim sukses dan Partai Demokrat. Seorang bekas anggota tim sukses bercerita, kaus kampanye dan atribut kampanye lain selalu dipasok dari gudang Hartati di Kemayoran dan Tanah Abang.
Hartati juga jadi salah satu pundi tim. Seorang mantan anggota tim menyatakan selalu berurusan soal uang dengan Totok Lestiyo. "Kalau kami mau ke daerah, dana untuk tim selalu diambil dari Bu Hartati melalui Totok," ujarnya. Tapi Hartati mengaku hanya menyumbang sedikit. "Kalau tim sukses bikin acara, saya bantu nyiapin. Kalau tim sukses butuh apa, jalan sama-sama, seadanya saja," kata Hartati kepada Tempo suatu kali.
Sepanjang pemilihan presiden 2009, ke mana pun Yudhoyono berkampanye, Hartati hampir selalu membuntuti. Berjaket biru Partai Demokrat dan berkacamata hitam, ia kerap tampak sepanggung dengan Yudhoyono dan lingkaran terdekatnya. Ia berjoget ketika Yudhoyono dan Ani bernyanyi di panggung kampanye. Sesaat setelah Yudhoyono terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya, ia menyediakan Jakarta International Expo sebagai podium pidato perdana Yudhoyono.
Selepas Kongres Demokrat di Bandung pada 2010, Hartati resmi masuk partai sebagai anggota Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan kiprah Hartati cukup aktif. "Setahu saya, beliau sering ikut rapat," ujarnya. Syarief mengatakan kasus yang membelit Hartati di Buol tak ada hubungannya dengan partai. "Itu urusan pribadi. Beliau sudah jadi pengusaha jauh sebelum masuk partai." Itu sebabnya Demokrat tak terlalu khawatir citra partai terbanting kasus Buol.
Kini Hartati terjerat perkara suap kepada Amran Batalipu, Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Pengacaranya, Atmajaya Salim, mengatakan, "Jangan dikaitkan perkara ini dengan Cikeas."
Hartati membantah menyuap Bupati Buol. "Saya hanya bisa menjelaskan sebatas pekerjaan saya sebagai direktur utama. Apa saya ini tipe tukang suap, sih?" katanya.
ANTON SEPTIAN | INDRA WIJAYA |ARYANI KRISTANTI
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...-Penyokong-SBY
''Kekuasaan'' Bisnis Hartati Murdaya di Kehutanan
Hartati Murdaya. DOK/TEMPO/Muradi
SENIN, 23 JULI 2012 | 06:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Hartati Murdaya, pengusaha yang kini ditengarai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu, dikenal sebagai sosok yang lincah bergerak di antara bisnis dan politik. Dia banyak menyokong tim pemenangan Yudhoyono. Selama hampir tiga bulan Yudhoyono pernah berkantor di kantor Hartati.
Itu yang terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi 23 Juli 2012 berjudul ''Suap'' Sawit Madam Hartati(Link: http://majalah.tempo.co/2012/07/23/694/cover2141). Salah satu "kelincahan" bisnis perusahaan Hartati terlihat dari pengakuan mantan Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban. Tujuh tahun berlalu, Kaban masih mengingat "surat sakti" itu. Diantar ke ruang kerjanya di lantai empat Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, surat diteken Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Dalam surat bernomor B.353/Seskab/10/2005, Sudi menulis agar PT Intracawood Manufacturing "tidak dijadikan bahan telaahan, sepanjang mengandung kebenaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Intracawood, milik pengusaha Siti Hartati Tjakra Murdaya, mempunyai konsesi hak pengusahaan hutan di Kalimantan Timur. Sebagai Menteri Kehutanan, Kaban berencana mencabut hak itu.
Sebelum Sudi menyurati Kaban, Hartati Murdaya bolak-balik bertamu ke Gedung Manggala. "Tapi saya tak mau menemui," kata Kaban, Kamis pekan lalu. Lain waktu, yang datang Totok Lestiyo, Direktur PT Hardaya Inti Plantations--juga perusahaan Hartati. Kaban mengatakan tidak mempedulikan lobi-lobi itu.
Gagal mendekati Kaban, Hartati lalu menyurati Sudi pada 12 Juli 2005. Dalam surat bernomor 03/SHM/Leg/VII/05, ia meminta Sudi mencegah pencabutan izin Intracawood oleh Menteri Kehutanan. Pada 6 Oktober 2005, Sudi meneruskan pesan Hartati itu kepada Kaban.
Hingga Kaban lengser dari Manggala, izin pengelolaan hutan itu memang tak jadi dicabut. Menurut Kaban, penyebabnya bukan surat Sudi, melainkan tak ada tindakan penegak hukum terhadap dugaan kesalahan prosedur terbitnya izin oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Lantaran diduga merugikan negara, kasus ini sempat dilaporkan ke Kejaksaan Agung. "Surat Pak Sudi sih isinya wajar saja," Kaban memberi alasan.
Kepada Tempo, Hartati pernah mengatakan ia menyurati Sudi sebagai sesama alumnus Lembaga Ketahanan Nasional. Keduanya tercatat sebagai alumnus Kursus Singkat Angkatan IX lembaga itu pada 1999. Adapun Sudi dalam satu kesempatan menyatakan hanya meneruskan surat Hartati itu ke Menteri Kehutanan.
Bukan sekadar urusan alumnus Lemhannas, Hartati dan Sudi terikat pada sumbu yang sama: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua tokoh merupakan orang yang hadir pada saat Yudhoyono "susah". Kedekatan Hartati dengan Yudhoyono terekspos setidaknya pada 2001, ketika Yudhoyono dicopot dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Istri pengusaha Murdaya Widyawimarta Poo ini menyediakan satu ruangan di lantai 8 CCM Building, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kantor pusat PT Central Cipta Murdaya, kelompok usaha miliknya. Selama hampir tiga bulan Yudhoyono berkantor di situ.
Dalam kasus suap kebun kelapa sawit di Buol, KPK telah menetapkan Bupati Buol Amran Batalipu sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap dari perusahaan Hartati. Amran ditengarai menerima dana Rp 3 miliar.
Hartati membantah menyuap Bupati Buol. "Saya hanya bisa menjelaskan sebatas pekerjaan saya sebagai direktur utama. Apa saya ini tipe tukang suap, sih?" katanya.
ANTON SEPTIAN | INDRA WIJAYA |ARYANI KRISTANTI
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...a-di-Kehutanan
KPK Kantongi Rekaman Telepon Bupati Amran-Hartati
ilustrasi
Senin, 23 Juli 2012 | 06:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Duit perusahaan Hartati Murdaya diduga mengalir ke Bupati Buol Amran Batalipu sebagai imbalan pengurusan izin perkebunan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengantongi rekaman komunikasi dengan Bupati yang bisa menyudutkan sang pengusaha. Itu yang terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi 23 Juli 2012 berjudul ''Suap'' Sawit Madam Hartati(Link: http://majalah.tempo.co/2012/07/23/694/cover2141).
Setelah berhasil menangkap Amran, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengarahkan perhatian ke asal duit suap. Sumber Tempo mengatakan Hartati Murdaya, Direktur Utama Hardaya Inti Plantations, ditengarai mengetahui dan berperan dalam pemberian duit untuk Amran. Ada beberapa kali komunikasi langsung keduanya yang terlacak.
Sesaat setelah menerima paket tas berisi uang Rp 1 miliar dari Yani Anshori pada 20 Juni, menurut sumber Tempo, Amran menelepon Hartati. Ia mengucapkan terima kasih karena telah dikirimi "bantuan".
Selanjutnya, menurut sumber yang sama, Hartati menguasai pembicaraan. Mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini diduga menawarkan tambahan uang Rp 2 miliar. Tapi ia mengajukan syarat, "Tolong yang tujuh puluh diurus." Tak jelas maksudnya, tapi sang sumber menduga angka yang disebut Hartati itu berhubungan dengan rencana perluasan kebun sawit Hardaya hingga 70 ribu hektare.
Dalam komunikasi itu, Amran tidak menolak atau mengiyakan. Yang pasti, sumber tadi melanjutkan, beberapa hari kemudian Yani mengantarkan uang Rp 2 miliar kepada Amran. "Tidak hanya sekali itu, sejumlah percakapan lain Hartati juga terlacak dengan jelas," kata sumber itu.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain tidak membantah soal adanya komunikasi itu. Dia memastikan, dalam perkara Amran, penyidik sudah memiliki banyak petunjuk pendahuluan sebelum melakukan operasi tangkap tangan. "Semuanya menjadi bukti yang akan diuji di pengadilan nanti," ujarnya.
Hartati membantah ada pemberian suap kepada Amran. Dia mengatakan pemberian uang itu hanya sumbangan kepada pemerintah daerah untuk kegiatan bakti sosial. "Jumlahnya tidak sampai tiga miliar," katanya. Hartati membantah menyuap Bupati Buol. "Saya hanya bisa menjelaskan sebatas pekerjaan saya sebagai direktur utama. Apa saya ini tipe tukang suap, sih?" katanya.
Atmajaya Salim, kuasa hukum Hartati, juga menyangkal ada percakapan telepon antara kliennya dan Amran. "Tidak mungkin ada," ujarnya. "Ibu Hartati tidak tahu nomor telepon seluler Amran."
Adapun Amat Y. Entedaim membenarkan ada pertemuan antara kliennya dan Hartati. Menurut dia, pada saat itu, Amran mengajukan permintaan bantuan Rp 3 miliar untuk menyokongnya dalam pemilihan bupati. "Ibu Hartati sepakat, tapi uang tidak diberikan sekaligus karena melanggar aturan sumbangan pada pemilihan kepala daerah."
Amat mengatakan pemberian uang itu tidak berhubungan dengan pengurusan izin lahan. Sebab, ia menambahkan, setelah menerima uang, Amran diminta meneken surat tanda utang.
Hingga pekan lalu, Amran telah empat kali diperiksa sebagai saksi untuk perkara Yani Anshori dan Gondo Sudjono. Menurut Amat, selama pemeriksaan, Amran hanya diminta mendengarkan rekaman komunikasi hasil sadapan penyidik. "Lalu ditanyakan itu suara siapa dan maksudnya apa."
Akan halnya nasib Hartati, kata seorang petinggi komisi antikorupsi: tak lama lagi bakal bertemu dengan Amran. Hartati kini telah masuk dalam daftar cekal pergi ke luar negeri.
SETRI YASA | RUSMAN PARAQBUEQ | AYU PRIMA SANDI
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...-Amran-Hartati
Demokrat Terjebak Slogan Antikorupsi
SENIN, 23 JULI 2012 | 06:15 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengakui partainya kini dalam dilema. Dia pun khawatir tingkat elektabilitas partai terus menurun hingga 2014. "Ini cobaan yang berat dengan penurunan tingkat elektabilitas hingga ke angka 10,3 persen," ujar Hayono saat dihubungi kemarin. "Saya berharap tidak akan turun lebih jauh lagi."
Pamor Demokrat berdasarkan survei sejumlah lembaga menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan ini dibanding partai lain. Penyebabnya, sejumlah kader partai berlambang "mercy" itu terjerat kasus korupsi yang kini sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Contohnya, kasus Wisma Atlet, kasus proyek Stadion Hambalang, dan kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu terkait dengan izin lahan sawit yang diduga melibatkan tokoh Demokrat.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai hukuman buat Demokrat terasa berat karena masyarakat melihat anomali dalam partai itu. Menurut dia, slogan "Katakan Tidak pada Korupsi" yang didengungkan Demokrat pada kampanye Pemilu 2009 kini seakan-akan menjadi bumerang. "Ironisnya, tidak ada tindakan apa-apa dari Demokrat dalam menghadapi kadernya yang terkena kasus korupsi," kata dia.
Lebih jauh, Hayono Isman menegaskan, Demokrat berkomitmen mengakhiri musibah ini dengan mendukung KPK membongkar kasus yang menimpa kadernya. Demokrat juga sudah mengambil tindakan terhadap kader yang ditetapkan sebagai tersangka. "Angelina Sondakh kan sudah jadi tersangka. Ketua umum juga sudah diperiksa dua kali. Itu bukti bahwa kami mendorong KPK menyelesaikan kasus ini tanpa intervensi politik," katanya.
ARYANI KRISTANTI | FEBRIYAN | SUKMA
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...an-Antikorupsi
by @TrioMacan2000
Eng ing eng..sesuai janji, saya kultwitkan kembali dugaan korupsi Hartati Murdaya Poo, konglomerat terkemuka, sohib istana dan Cikeas. Kultwit sebelumnya sdh kita bahas bgmn HMP menggelapkan tanah negara 33 ha di kawasan Kemayoran yg pengelolaannya jadi tgg jwb Setneg RI
Tanah negara yg digelapkan itu kemudian dijadikan agunan oleh HMP utk dapatkan kredit bank mandiri sekitar Rp. 1.5 triliun. Bgmn HMP bisa melakukan itu? Bgmn sejarahnya? Kita akan kupas secara detail. Lahan 33 ha itu skrg kita kenal dgn kompleks PRJ / PT. JIEC. Dulu pd thn 1986, Wiyogo Atmodarminto saat itu Dubes RI di Jepang disebut2 namanya sbg kandidat kuat Gubernur DKI Jakarta. Wiyogo kaget kok dia yg sdh merasa tua dicalonkan jd Gub DKI oleh Suharto. Dia merasa malu jika jd Gub DKI tp blm berbuat apa2 utk DKI. Lalu Wiyogo minta bantuan temannya konglomerat RI terkaya saat itu Edward Suryajaya (anak william S/astra grup) dan pemerintah jepang. Permintaan Wiyogo itu dipenuhi Edwar Suryajaya dan pemerintah jepang. Mereka sepakat bangun Convention/ Exhibition Center di Kemayoran. Tapi Pemerintah jepang tak mau kasih kredit 100%, maksimum hny 90%, Pemerintah RI harus sediakan 10%. Pemerintah RI setuju. Namun karena Pemerintah RI tak punya uang, 10% modal pemerintah RI itu diberikan dalam bentuk tanah seluas 33 ha di Kemayoran, Jakpus. Lalu dimulailah pembangunan Convention Center di Kemayoran itu dgn bantuan kredit Jepang dan bunganya rendah, hanya 2.5% p.a. Saat itu blm marak bisnis convention center di Jakarta, income nya tdk begitu besar sampai pd akhirnya Pekan Raya Jakarta (PRJ) dipindah. Pengelolaan Exhibition itu dipegang oleh Edward Suryajaya Cs dan Pengelolaan PRJ tetap ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun pada thn 1998 terjadi krismon. Dollar tembus Rp. 17.000. Edward Cs tak mampu bayar pokok dan bunga kredit yg capai US$ 30 jt. Namun, pengaruh Keluarga Suryajaya di Jepang memang luar biasa. Sbg pemilik Astra Grup, keluarga ini pny posisi istimewa di Jepang. Hampir setahun Edward Suryajaya melobi pemerintah Jepang & Bank2 kreditur. Akhirnya berhasil. Utang dipotong habis (haircut) jd US$ 7 jt. Namun, tiba2 Edward cs dikhianati oleh stafnya, kesepakatan itu dibocorkan stafnya dan dilaporkan kpd Hartati Murdaya dan Fauzi Bowo. Foke saat itu jabat Kadis Pariwisata. gubernurnya sdh digantikan Soeprapto. Foke dan Hartati lobi habis2an gubernur utk rebut paksa
Gubernur kemudian berganti dgn Sutiyoso, Foke dan HMP jg diduga menipu Sutiyoso dgn iming2 dividen Pemprov lbh besar jika HMP yg kelola. Lalu terjadilah pengambialihan secara paksa/culas oleh HMP& Foke thdp pengelolaan kawasan 33 ha dan PRJ itu. Kenapa Foke intim dgn HMP. Sumber saya menyebutkan bhw Foke itu msh pny hub keluarga dgn Hartati melalui perkawinan sepupu istri Foke yg anak Sudjono Humardani. Sudjono Humardani itu sendiri adalah penasihat spiritual Suharto dan sangat berpengaruh pada jaman orde baru. Disebut2 tokoh Kejawen
Kembali ke HMP, ternyata setelah abilalih paksa (hostile takover) itu, HMP tidak membayar kewajiban dividen ratusan milyar ke DKI. Sdh banyak usaha Pemprov DKI tagih dividen PRJ/JIEC ke HMP tapi HMP selalu ingkar dan Fauzi Bowo tetap melindungi dia.
Selain masih pny hub keluarga, ternyata Foke memang sengaja bela HMP agar HMP mau bujuk SBY/Ani SBY utk dukung Foke jadi Gub DKI. Itulah sebabnya kenapa SBY dan Partai Demokrat tetap dukung Fauzi Bowo jd Gub DKI lagi meski SBY scra terang2an benci sama Fauzi Bowo. Julukan Foke sebagai Gubernur Pepesan Kosong berasal dari SBY yg muak dan jengkel lihat kinerja Foke yg sangat buruk dan banyk korupsi. Foke sendiri karena sdh "memegang" Hartati Murdaya Poo suka melecehkan SBY. Dia adalah gubenur yg brani suka telat jika diundang SBY
Kenapa Hartati sangat berkuasa dan berpengaruh besar thdp SBY dan Cikeas? Ini ada hubungannya dgn korupsi HMP di Kemayoran itu. Setelah menguasai pengelolaan PRJ dan lahan 33 ha, Hartati tdk puas. Dia ingin membeli 40% saham tambahan di PT. Metropolitan Kencana. PT. metropolitan kencana (MK) semula adalah milik Ciputra. Tapi krn krisis, Ciputra mau lepas sahamnya. HMP mau beli. Ciputra minta cash. Karena Hartati Murdaya tdk punya uang cash, maka dia cari akal bgmn bisa beli saham MK yg kuasai Pondok Indah Estate dst..dst itu
Bingo !! HMP pny cara jitu meski nabrak hukum/korupsi. Ada tanah 33 ha milik negara yg sdg dia kelola. Lalu bersama2 Foke, mrka sikat. Simsalabim...tiba2 dgn kekuatan suap dan lobinya, pemerintah (menkeu Budiono, mensesneg Bambang Kesowo dan Gub DKI sutiyoso) setujui. Lalu diaturlah pengajuan kredit utk kepentingan pribadi dgn agunan tanah negara 33 ha di kemayoran itu. Dirut Mandiri ECW Neloe ikut2an. Semula Hartati itu dekat sama Megawati, apalagi suaminya Murdaya Poo adalah simpatisan Megawati. Tapi HMP ini tau baca situasi. Khianat
Ketika uang kredit Mandiri cair 1.5 triliun, Hartati lalu gunakan utk beli saham MK yg 40% dari Ciputra atas nama pribadi/prshan sendiri. Dari 1.5 triliun kredit mandiri itu hny kurang 200 M yg benar2 digunakan utk PT. JIEC. Sisanya ratusan milyar lagi mengalir kemana2. Pada saat 2003 akhir dan 2004 awal itu Hartati sdh menempel ke SBY. Dia jeli melihat SBY sbg sosok capres potensial. SBY & HMP bersatu. HMP butuh SBY sbg cantelan politik dimasa depan, dia lihat Megawati sdh redup dan tak akan menang Pilpres 2004. SBY tak punya uang
Apakah ada uang ratusan milyar yg mengalir dari HMP yg berasal dari kredit haram Bank Mandiri itu ke SBY dan Partai Demokrat?
KPK dibawah pimpinan Samad dulu berjanji akan usut kasus korupsi HMP dan aliran uang kredit haram itu. Tapi sampai skrg Samad hny omdo. Sdh jadi rahasia umum Samad skrg jadi abdi istana. Sdh tdk independen dan ingkar janji utk bongkar habis korupsi istana. Jd cecunguk !
Mudah2an kasus korupsi dan suap HMP dlm kasus pelepasan lahan hutan lindung di Buol utk jd kebun sawit yg diungkap KPK bs jd pintu masuk. Bgmn selanjutnya ttg korupsi2 Hartati Murdaya Poo yg sering disebut2 sbg mesin uang cikeas ? Apa hubnya dgn Dahkan Iskan?. Semuanya nanti akan saya kupas dan bahas satu per satu utk pencerahan publik dan misi perangi korupsi. Sekian. Terima kasih. MERDEKA !!!
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar