Siaran Pers JATAM 20 Juli 2012
MENUNTUT SBY BERTANGGUNG JAWAB DAN SEGERA PECAT MENTERI ESDM JERO WACIK
Sektor pertambangan Indonesia kembali bersimbah darah. Dan lagi korbannya adalah rakyat yang berusaha melindungi tanah, lingkungan dan penghidupannya. Tindak kekerasan dan kebrutalan aparat keamanan masih menjadi jawaban atas aksi penolakan tambang. Malah makin meningkat sejak Presiden SBY mengangkat Jero Wacik sebagai Menteri energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
JATAM mencatat Sejak Oktober 2011 kala Jero Wacik duduk sebagai Menteri ESDM sebanyak lima korban jiwa tewas dan 94 warga ditangkap hingga dikriminalisasi. Kementrian ESDM berubah menjadi makelar IUP dan memberikan ruang penghancuran terhadap ruang hidup rakyat. Tercatat hingga bulan April 2012 sebanyak 10.235 IUP tidak mampu ditertibkan.
Menteri ESDM ibarat keledai sama sekali tidak belajar dari tragedy Pelabuhan Sape Bima NTB atau kasus pelanggaran HAM di Freeport Papua. Ketidakmampuan menteri terlihat sejak awal, ironisnya SBY tetap mempertahankan posisi empuk Jero Wacik yang merupakan kader partainya. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, sector pertambangan menjadi mesin uang partai politik mulai dari daerah hingga nasional.
Selain terus jatuh korban sector ini erat kaitannya dengan korupsi hingga hilangnya pendapatan Negara, Kerusakan lingkungan dan perampasan tanah rakyat. Salah urus sektor tambang berkepanjangan banyak memicu aksi penolakan. Mulai dari Serang Banten, Naga Juang Madina, Picuan Sulteng, Sumenep Madura, Wahang Sumba Timur, Romang Maluku Barat Daya hingga kasus penembakan aksi warga di Balesang Donggala Sulteng.
Menyikapi hal diatas dan untuk menghentikan jatuhnya korban rakyat, JATAM mendesak :
1. Presiden untuk bertanggungjawab atas segala tindakan kekerasan yang terjadi oleh keberadaan industri pertambangan di Indonesia, serta meminta maaf langsung secara terbuka kepada pihak keluarga yang dirugikan.
2. Presiden untuk mencopot jabatan menteri Jero wacik. Serta memerintahkan untuk menghentikan seluruh aktivitas Kementrian ESDM dan pertambangan di seluruh Indonesia sampai ada hasil audit menyeluruh.
3. Presiden untuk melaksanakan proses audit menyeluruh pada Kementrian ESDM dan membatalkan semua ijin yang tidak lolos rekonsiliasi IUP.
4. Presiden untuk menindak tegas aparat keamanan yang terlibat melakukan pelanggaran sektor pertambangan dan menuntut Pimpinan aparat keamanan untuk mundur atas ketidakmampuannya menjaga dan melindungi rakyat Indonesia
CP :
Andrie S Wijaya (08129459623)
Koordinator JATAM
Priyo Pamungkas Kustiadi
08561903417
Media Communication and Outreach
Jaringan Advokasi Tambang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar