MASYARAKAT dan Bahkan Lembaga2 Resmi di INDONESIA terlalu royal ( jikapun tidak harus dikatakan terlalu Gegabah) atau terlalu Toleran (jikapun kita tak ingin mengatakan terlalu Liberal ) MEMPERMAINKAN KATA /ISTILAH '' DEMOKRASI ''..... Tanpa menyadari'' DIMANA BATASNYA DEMOKRASI tsb''> Demokrasi bukan sekedar Kata atau Istilah yang bisa se-enaknya dipahami sendiri oleh Siapa saja dengan cara dan Pemahaman yang dangkal dan semaunya sendiri .....> Sedangkan AMERIKA yang ''dikatakan'' sebagai ''NEGARA DEMOKRATIS sangat liberal YANG PALING KAWAKAN DI DUNIAdimana System Demokrasi terbuka bebas/Liberal tetla beruur lebih dari 25O tahun ....), NAMUN TOH apabila KEHIDUPAN DEMOKRATIS dan tertutama APABILA KEPENTINGAN NEGARA dan sudah mulai Goncang dan Terganggu atau diganggu dan lebih2 lagi apabila KESTABILAN POLITIK PEMERINTAH NYA DAN KEHIDUPAN DAN KEAMANAN NASIONAL sudah mulai terganggu dan terancam ( baik dari Dalam maupun dari Luar ) ..... MAKA PEMERINTAH YANG BERKUASA (dari Negara manapun juga , dan dalam hal ini misalnya Pem.USA sendiri ) BERSAMA APARATURNYA AKAN MULAI BERTINDAK DAN BERUSAHA MENYELAMATKAN PRINSIP2 DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI TSB.. dan Tidak jarang, Tidak mustahil dan jika perlupun > DENGAN KEKERASAN demi untuk MENYELAMATKAN KEPENTINGAN UMUM > KEPENTINGAN DAN EXISTENSI NEGARA DAN BANGSANYA.On Thu, 22 Aug 2019 at 18:31, Marco 45665 <comoprima45@gmail.com> wrote:MALAYSIA dalam hal ini lebih maju dan jauh lebih Tegas dari Pemerintah , Para MUi dan MenDaGri serta Lembaga Hukum Indonesia sendiri - khusunya yg menyangkut kegiatan FPI dan HTI ,dan GNRI,dll ( Baca selanjutnya Berita di bawah ini )On Wed, 21 Aug 2019 at 21:48, Sunny ambon ilmesengero@gmail.com [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:
Apakah akan dilarang Zakir Naik berkhotbah di NKRI?
Zakir Naik Dilarang Berkhotbah di Seluruh Malaysia
Zakir Naik ( Foto: AFP / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 21 Agustus 2019 | 07:03 WIB
Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Otoritas Malaysia telah mengeluarkan larangan berkhotbah untuk ulama buronan Zakir Naik di seluruh negara bagiannya. Keputusan ini dilakukan demi kepentingan keamanan nasional Malaysia.
Media Malaysia, Malay Mail, mendapatkan informasi terkait keberadaan surat edaran yang merinci larangan tersebut kepada seluruh kontingen polisi di negara itu. Kepala Komunikasi Polisi Kerajaan Malaysia, Asmawati Ahmad, membenarkan perintah tersebut.
"Ya, perintah semacam itu telah diberikan kepada seluruh kontingen kepolisian dan ini dilakukan demi kepentingan keamanan nasional dan menjaga kerukunan ras," kata Asmawati, Senin (19/8) malam.
Pada Senin, Kepala Menteri Melaka, Adly Zahari, menyatakan negara bagiannya telah melarang Zakir untuk melakukan pembicaraan keagamaan. Pemerintahan negara bagian Melaka di bawah Pakatan Harapan, menyatakan ingin menghindari masalah-masalah terkait ketegangan ras.
"Kami ingin mempertahankan ini (hubungan baik). Jadi kami memutuskan tidak mengizinkan Zakir untuk melakukan pembicaraan atau pertemuan di sini," kata Adly.
Melaka bergabung dengan enam negara bagian Malaysia lainnya yang telah lebih dulu melarang Zakir untuk berbicara kepada publik. Keenam negara bagian itu adalah Johor, Selangor, Penang, Kedah, Perlis, dan Sarawak.
Kedah, Penang, dan Johor menjadi negara bagian terakhir yang mengumumkan penolakan mereka atas pembicaraan keagamaan dari Zakir dengan gaya propaganda Islam. Negara bagian Terengganu juga disebut ikut bergabung dalam daftar untuk menolak Zakir.
Sumber: Suara Pembaruan
Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (2) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar