Berita Maluku, Ambon – Plt Kepala Inspektorat Maluku, Rizal Latuconsina menyatakan, pemeriksaan atas dugaan mark up anggaran advetorial dan penyelewengan anggaran pencetakan buku biografi Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, masih dilakukan oleh inspektorat.
Menurutnya semua pejabat di Biro Humas dan Protokol Pemprov Maluku sudah diperiksa oleh inspektorat, termasuk Karo Humas dan Protokol , Muhammad Junries.
Latuconsina mengaku, pihaknya diberikan batas waktu sampai dengan 3 Februari oleh gubernur untuk merampungkan pemeriksaan kasus ini. Ia menjelaskan berapapun kerugaian kerugian negara akan disampaikan ke gubernur untuk diambil tindakan selanjutnya.
Ia menegaskan jika dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal yang bersifat administrasi dapat diselesaikan secara internal, tetapi jika terindikasi tindak pidana korupsi maka disampaikan kepada aparat ke penegak hukum untuk diproses.
Diketahui sebelumnya, sejumlah pejabat diperiksa sehubungan dugaan mark up anggaran advetorial dan penyelewengan anggaran pencetakan buku biografi Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua.
Terhadap kasus ini terjadi saling lempar tanggung jawab antara Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi MalukuMuhamad Junries dan Bendahara Alimin Buton, kerena uang untuk proyek ini sudah cair 100 persen anehnya ada kegiatan yang tidak bisa dibayar.
Sebelumnya awal tahun 2018 inspektorat sudah memberikan peringatan kepada Karo Humas tetapi tidak ada perubahan dalam pengelolaan keuangan.
Diberitakan, Karo Humas dan Protokol Setda Maluku, Muhammad Junries mulai cuci tangan. Ia menuding anak buahnya Alimin Buton yang bertanggung jawab dalam mark up dana ratusan juta rupiah.
Tak hanya mark up, namun juga ada kegiatan fiktif tahun 2018. Diduga dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 299 juta.
Muhammad Junries mengaku, dana sebesar Rp 560 juta untuk pembayaran advertorial di media massa bulan Oktober, November dan Desember 2018 serta pembuatan buku biografi gubernur dan wakil gubernur yang dialokasikan dalam APBD perubahan 2018 sudah dicairkan.
Anehnya dari 29 media yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Maluku, ada yang belum dibayar sementara uang sudah habis.
Ke-29 media yang bekerja sama dengan Biro Humas untuk pemuatan advertorial, terdiri dari 9 media harian, 5 media mingguan dan 1 terbit bulanan, 3 media cetak nasional, serta 11 media online.DMS
Attachment(s) from Redaksi DMS Group | View attachments on the web
1 of 1 Photo(s)
Posted by: Redaksi DMS Group <redaksidmsgroup@yahoo.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar