OPINI
Motto:
*KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN bukanlah suatu Hak yang harus diminta , melainkan adalah Suatu Perjuangan Hak Dasar dari setiap Masyarakat Bangsa . Suatu Tuntutan dan Hak Dasar yang harus dipikirkan - dirumuskan dengan sangat baik dan cermat , kedalamnya termasuk Tugas dan Tujuan , Misi dan Visi yang jelas , meyakinkan dan terbuka .
* KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN merupakan PUNCAK KEDEWASAAN dari Tuntutan suatu Masyarakat Bangsa dan atau suatu Group atau Kumpulan Masayarakat yang bertujuan Memperbaiki Nasib dan Existensinya - cenderung melaui Suatu Pola Pemikiran dan Bentuk Perjuangan yang penuh Kedewasaan dan Pertimbangan yang Matang ( dan yang jelas BUKAN sama sekali SUATU AKT KEKERASAN yang disertai Ancaman dan Kekerasan senjata dan atau dengan mnelakukan Pemerasan Politik serta Ancaman , Intimidasi , Provokasi dan dan Keinginan yang dipaksakan tanpa membuka Peluang untuk Suatu Pendekatan dan Penyelesaian Diplomatis dan atau Politis demi untuk MENCAPAI HASIL YANG OPTIMUM bisa diharapkan demi untuk TUJUAN YANG PALING POKOK > MENGEJAR KETERBELAKANGAN DAN MENYONGSING KEMJUAN dihari depan......, Ketimbang KONFRONTASI KEKERASAN FYSIK yang didasarkan atas Suatu SOUVINISME KEDAERAHAN dan atau SEPARATISME sebagai PUNCAK KETIDAK-PUASAN yang membuta dan atau KEKEKCEWAAN yang Tak mengenal Batas dari suatu Situasi yang mencengkam dan berkelanjutan.....
1.. PAPUA BARAT TAK HARUS BERPISAH dengan dan atau MEMISAHKAN DIRI dari REPUBLIK KESATUAN INDONESIA !!
2. TETAPI PAPUA BARAT ''HARUS BERKEMBANG MAJU'' dan harus Tanpa Syarat dibangun dan Perekonomian Daerahnya , System Pendidikannya oleh Pem..R.I. dan , Harus mendapat Hak Autonominya yang sepadan atau seimbang dengan Kebutuhan Penududuknya dan Kubutuhan Budguet Daerahnya yang juga disesuaikan dengan sikon APBN SECARA KESELURUHANNYA ( agar bisa mengatur Kebutuhan Pokok daerahnya dan Kebutuhan Penduduknya menurut Sikon real setempat ) dan HARUS diberikan Hak untuk MEMILIH serta MENYUSUN DEWAN LEGISLATIVE DAERAHNYA berdasarkan UUD dan Ketentuan2 HUKUM R.I.
UUD R.I. serta Struktur Ekonomi dan Administrasi Daerahnya yang dngan sendirnya Synchron dengan System Administrasi dan Ekonomi Pemerntah R.I umumnya ( dengan tujuan untuk menghindari contradiksi dari System dan astruktur Kenegaraan , dari System Hukum dan Administrasi, Ekonomi, Social dan Keamanan serta Pertahanan serta Souverinity Negara RI secara keseluruhan sebagai Suatu STELSEL /STRKTUR KENEGARAAN YANG SATU dan BERDAULAT Kedalam maupun Keluar..
3. PAPUA BARAT berhak untuk mendapatkan Bagian / Porsi keuntungan - termasuk PAJAK yang dikenan terhadap dan menyangkut SETIAP USAHA Operasionil maupun Jasa dari SETIAP PERUSAHAAN ( Asing maupun Domestic ) yang mendapat Izin Operasoinil dan Izin atas segala jenis Usaha - terutama Pertambangan , Perikanan, Perakitan , Perdagangan sera atas segala Kegiatan Usaha dibidang Industri, Komunikasi , Jasa dan Transport atau Lalu -Lintas Darat -Udara dan Laut serta Sungai dan System Lalu- Lintas lainnya , yang beroperasi dan atau melakukan Kegiatan Usahnya di kawasan Wewenang Pem.Daerah Papua Barat dan R.I.., yang disetujui oleh Pem.R.I dan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pem.Daerah Papua Barat .
4..Pem. Daereah Provensi Papua Barat mempunyai Hak dan Kebebasan untuk mengajukan Usul atau Gagasan dan Permintaan Pem.Provinsi Papua Barat terhadap Pem.Pusat R.I berdasarkan Konsultasi antara Pem.daerah papua Barat dan Pem.Pusat di JKT tentang Kemungkinan atas Pengembangkan Projekt2 Pembangunan dan atau Industri dan Jasa sesuai dengan kebutuhan Daerah terkait, baik yang langsung dibeayai oleh Pem.Daerah Provinsi Papua sendiri - maupun yang dibeayi Penuh dan atau atas subsidi(bantuan) Pem.R.I berdasarkan Pertimbangan yang diseuaikan dengan Sikon Perekonomian Negara secara keseluruhannya dan atas dasar Pertimbangan Balance of Budguet APBN secara keseluruhannya .
Pem.Daerah Provinsi Papua Barat berhak Meminta dan mengajukan Permohonan kepada Pem.R.I. untuk melengkapi Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Papua Barat ( Lembaga Hukum ,Administrasi , Pendidikan dan Lembaga Sosial, serta Unit Aparatur Keamanan dan Pertahanan serta Security Daerah dan dalam tingkat atau level Daerah Provinsi wilayah kedaulatan R.I.
5. PAPUA BARAT dalam hubungannya keluar dan dalam Dunia Internatiional tetap berlindung dan terlindung dibawah Naungan dan Souverinity BENDERA ( Merah Putih) R.I dan dibawah Lagu Kebangsaan Indonesia ( Indonesia Raya) serta dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Resmi dan ( bahasa Inggris sbg Bahasa Kedua > Bahasa Komunikasi dengan Dunia International.
>> PAPUA BARAT adalah Bagian Yang tak Terpisahkan dari Republik Indonesia sedangkan REPUBLIK INDONESIA adalah Suatu Jasad / Subjekt KENEGARAAN yang Harus bertanggung jawab dan mempunyai Kewajiban untuk melindungi , membangun dan bertanggung jawab atas Kemajuan dan Keselamatan Penduduk PAPUA BARAT dari segala Ancaman (baik dari Luar maupun dari Dalam ) sebagaimana pula dengan seluruh Daerah Provinsi yang merupakan Bagian dari Republik Indonesia yang berdaulat penuh sebagi Suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia .
On Thu, 10 Jan 2019 at 15:23, Awind j.gedearka@upcmail.nl [temu_eropa] <temu_eropa@yahoogroups.com> wrote:
https://news.detik.com/kolom/d-4378932/mengejar-ketertinggalan-di-papua
Kamis 10 Januari 2019, 15:00 WIBKolom
Mengejar Ketertinggalan di Papua
Jakarta -Kondisi jalan menuju Desa Faitwosur, Kab Maybrat, Papua Barat (Foto: Dok. pribadi)
Sebulan yang lalu, Senin (10/12/2018), Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh Indonesia secara serentak merilis hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Salah satu data strategis yang dihasilkan dari Podes adalah dengan dipetakannya status perkembangan desa yang meliputi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Podes menunjukkan bahwa secara nasional jumlah desa tertinggal turun signifikan dan diikuti dengan meningkatnya jumlah desa mandiri.
Namun demikian, hal itu tidak tercermin di dua provinsi paling timur Indonesia. Sementara itu, tidak sedikit pula uang yang telah digelontorkan dari pemerintah pusat baik melalui dana otonomi khusus (otsus) maupun dana desa untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, pada kenyataannya capaiannya cenderung stagnan dan terkesan lambat. Ada apa sebenarnya?
Papua Setelah Otsus
Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah membuka jalan untuk mengejar ketertinggalan dan mengurangi kesenjangan. Sejak otsus, tidak sedikit anggaran yang digulirkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.
Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2 persen Dana Alokasi Umum Nasional atau kurang lebih Rp 3,8 triliun. Ditambah dengan dana tambahan infrastruktur sekitar Rp 1,4 triliun dan alokasi dana desa mencapai hampir Rp 4 triliun. Namun demikian, perkembangan pembangunan di desa-desa di Tanah Papua cenderung mengalami stagnasi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
Podes 2018 mencatat jumlah desa mandiri di Provinsi Papua hanya meningkat dari 3 desa (0,06 persen) pada 2014 menjadi 8 desa pada 2018 (0,17 persen). Sama halnya dengan Provinsi Papua Barat yang hanya terjadi peningkatan sebesar 0,13 persen poin, atau hanya ada penambahan 2 desa mandiri sepanjang periode 2014–2018 (dari sebelumnya hanya 1 menjadi 3 desa mandiri).
Kondisi ini kontras dengan capaian nasional yang menunjukkan lompatan perbaikan yang luar biasa. Desa tertinggal berkurang dari 26,81 persen menjadi 17,96 persen selama kurun waktu 2014–2018. Jumlah desa mandiri pun mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari 3,93 persen menjadi 7,55 persen. Sebuah torehan yang luar biasa mengingat bahwa capaian ini sudah melebihi target pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.
Mengapa Terjadi Stagnasi?
Ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam menjelaskan lambannya kinerja pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertama, titik awal antara Papua/Papua Barat dengan provinsi lain sangatlah berbeda. Ibarat sebuah perlombaan, ketika daerah lain sudah mampu berlari, kedua provinsi ini baru belajar untuk berjalan.
Ketika pada 2014 persentase desa tertinggal di luar Papua dan Papua Barat secara rata-rata mencapai 23,84 persen, Provinsi Papua dan Papua Barat secara dramatis masing-masing mencapai 86,45 persen dan 90,74 persen. Dan, pada 2018, ketika desa tertinggal di provinsi lain sudah turun secara rata-rata hingga 13,75 persen, Papua dan Papua Barat masih memegang rekor di angka 83,21 persen.
Kedua adalah faktor keamanan. Tentunya masih jelas dalam ingatan, beberapa waktu yang lalu puluhan pekerja proyek jembatan jalur Trans Papua di Kabupaten Nduga tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pembangunan infrastruktur yang sejatinya mampu membuka keterisolasian dan jalan keluar dari ketertinggalan nyatanya tidak semudah yang direncanakan. Terbukti, tanpa kondisi yang aman, pembangunan akan menemui jalan buntu.
Selain itu, adanya konflik massal tentu dapat menghambat proses pembangunan. Pada 2018, Podes mencatat 153 desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat dan sebanyak 447 desa/kelurahan di Provinsi Papua mengalami perkelahian massal, baik itu perkelahian antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan aparat. Oleh karenanya, faktor keamanan diyakini merupakan aspek vital dan utama dalam proses pembangunan. Para pakar bahkan menempatkan faktor keamanan sebagai precondition for development (syarat utama pembangunan). Tanpa itu, kesuksesan dan kelangsungan pembangunan akan sulit dicapai.
Ketiga, terkait dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang sampai mengganggu ketertiban umum, seperti pemalangan atau pemblokiran yang sudah menjadi pemandangan biasa di kedua provinsi tersebut. Pembangunan yang terkendala pembayaran ganti rugi ulayat juga menghambat pembangunan. Sudah tak terhitung banyaknya fasilitas umum yang mangkrak tidak diteruskan karena terkendala sengketa lahan dengan warga pemilik ulayat.
Sepanjang 2017 dan 2018, berita mengenai pemalangan dan pemblokiran terhadap fasilitas umum banyak mewarnai harian koran lokal. Peristiwa ini menggambarkan ketidaklancaran proses komunikasi, koordinasi, dan trust antara pihak pemerintah dan rakyat Papua.
Selanjutnya, masalah aksesibilitas tak kalah memberikan pengaruh terhadap lambannya kinerja pembangunan di Papua dan Papua Barat. Minimnya ketersediaan infrastruktur jalan berimplikasi pada mahalnya urusan logistik pembangunan di Tanah Papua. Podes 2018 menunjukkan bahwa di Papua Barat baru 20,7 persen desa/kelurahan dengan jenis permukaan jalan berupa aspal/beton. Begitu pula dengan Provinsi Papua di mana desa/kelurahan dengan permukaan jalan berupa aspal/beton baru seperlima dari total desa/kelurahan.
Isu terakhir yang sering luput dari perhatian adalah terkait dengan pemekaran wilayah yang terlalu cepat. Jika dibandingkan dengan jumlah desa pada 2014, di Provinsi Papua Barat terdapat penambahan jumlah desa sebanyak 420 desa (dari 1.567 menjadi 1.987) dan di Provinsi Papua terdapat 681 desa baru (dari sebelumnya 4.871 menjadi 5.552). Pemekaran wilayah yang diyakini dapat menjadi solusi pemerataan kesejahteraan, di sisi lain ternyata berimplikasi pada lambannya perkembangan dan kemajuan desa. Pemerintah daerah pun harus berpikir keras berupaya bagaimana menyediakan fasilitas dasar di desa-desa pemekaran baru. Alhasil, beban anggaran pun membengkak.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Selanjutnya, upaya apa yang dapat ditempuh untuk dapat mengakselerasi pembangunan desa di kedua provinsi itu? Acemoglu dan Robinson (2012) dalam bukunya Why Nations Fail menjabarkan bahwa bukan keterisolasian atau lokasi geografis yang menyebabkan keterpurukan, melainkan peranan para elite politik yang duduk di pemerintahan (political institution) untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Pemerintahlah yang mengatur aliran deras uang pembangunan. Infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana pendukung kegiatan ekonomi, transportasi, pelayanan publik menjadi komponen inti untuk take off dari ketertinggalan. Selain itu pemberdayaan dan peningkatan kualitas para penyelenggara pemerintah juga tidak boleh dilupakan. Bagaimana bisa mengatur amanah besar jika tidak ada kemampuan yang mumpuni? Dan, di atas itu semua, menegakkan akuntabilitas dan transparansi menjadi hal mendesak untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.
Lebih dalam, Acemoglu dan Robinson juga menekankan pentingnya kontrol dari warga masyarakat sebagai wujud proses demokrasi yang sehat. Pada 2017, kinerja demokrasi yang tercermin dari nilai indeks demokrasi Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing adalah 61,34 dan 62,76 dari skala 0–100. Hal ini mencerminkan masih diperlukannya peningkatan kinerja demokrasi dua arah: dari pemerintah dan juga masyarakat sebagai sayap pendukung pembangunan daerah.
Alternatif solusi lain dapat dilakukan dengan pengetatan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya pemekaran desa. Pengetatan bukan berarti membatasi pemekaran secara total, namun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal desa. Dengan demikian, desa pemekaran baru dapat menjadi desa yang mandiri secara ekonomi dan bukan malah menjadi desa tertinggal.
Selanjutnya, terkait dengan potensi ekonomi desa, pengupayaan infrastruktur berupa jalan penghubung antara penghasil produk dengan pasar juga harus mendapat perhatian. Podes 2018 menunjukkan bahwa terdapat 207 desa di Papua Barat dan 352 desa di Papua yang memiliki produk unggulan desa. Oleh sebab itu, keberadaan jalan penghubung mau tidak mau layak untuk diperjuangkan.
Akhirnya, otonomi khusus merupakan upaya pengkhususan bagi rakyat Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, merata, dan berkearifan lokal. Tujuh belas tahun berlalu sejak Otsus dikumandangkan, jangan hanya menjadi sebuah instrumen normatif yang tidak solutif dan efektif. Upaya percepatan perlu digalakkan menjelang tiga tahun berakhirnya Otsus. Dan, akhirnya kesuksesan kebijakan ini bukan hanya bergantung pada para elite politik sebagai pemangku kebijakan, namun tangan terbuka masyarakat untuk bekerja sama akan sangat menentukan sukses tidaknya pembangunan Tanah Papua di masa mendatang.
Ika Rusinta Widiyasari, S.ST, M.PP Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Papua Barat
(mmu/mmu)
__._,_.___
Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.
SPONSORED LINKS
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar